JAKARTA: Program Indonesia Terang diharapkan segera terwujud, menyusul pengukuhan pengurus DPP Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (FKP PJUTS) 2021-2025.
“Indonesia Terang lebih maju dan sejahtera di 34 Provinsi termasuk Kabupaten-Kota, sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Jokowi, semoga segera terwujud, dan rakyat merasakan manfaatnya,” kata Ketua Umum Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritage (LPPFBDH) KPA. Citropanuwun Al Abdussalam Azis, pada peluncuran Percepatan Revitalisasi dan pengukuhan Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (FKP PJUTS) di Kempinski Hotel, Kamis (23/12/2021).
Dalam kesempatan ini para bupati, diwakili Bupati Fakfak Papua, Bupati Donggala Sulawesi Tengah, Bupati Paseman Sumatera Barat, Bupati Lombok Barat NTB, Bupati Muna Sulawesi Tenggara, menandatangani nota kesepahaman dengan FKP PJUTS.
Lebih lanjut Abdussalam Azis mengatakan, manfaat yang segera dilaksanakan melalui program ini diantaranya lebih terjaminnya keamanan hingga ke pelosok daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam roda perekonomian dan menyerap lapangan kerja seluas-luasnya.
Sementara itu Kepala LPP FBDH DR Syaiful Anwar menjelaskan, dalam pelaksanaan nanti bukan sekedar pasang lampu, tapi juga ingin masyarakat dapat merasakan manfaatnya yakni meringankan beban biaya bulanan. Ini mengingat tenaga surya yang dimanfaatkan dari alam.
Dengan adanya penerangan, kata dia, dapat mendorong masyarakat berpenghasilan menengah kebawah untuk melakukan kegiatan yang menambah nilai ekonomi.
“Manfaat jangka panjang nantinya dapat mendorong masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah agar lebih giat menambah nilai ekonomi, karena dengan adanya penerangan dapat melakukan kegitan yang menghasilkan dari sisi ekonomi,” katanya.
Adapun fungsi dari tenaga surya ini akan memberikan kebangkitan ekonomi secara nasional.
Ia menegaskan, dalam setiap pelaksanaan anggota dilarang minta bayaran atau sumbangan. “Biasanya kan di lapangan ditemukan praktik praktik pungutan. Mungkin meminta ke bupati, lurah dan sebagainya. Saya tegaskan di sini itu dilarang!! Karena proyek ini sudah dibiayai FBDH,” kata Saiful.
Pihaknya ingin hadir ditengah pemerintah, karena selain mengimplentasikan regulasi pemerintah juga meringankan beban biaya daerah yang diambil dari APBD.
Lebih lanjut dikatakan, program ini sudah tersosialisasi di setiap daerah. Sebagai bukti adanya permohonan yang sudah masuk 900 lebih dan itu sudah menandakan setiap provinsi sudah tersosialisasi.
“Adapun keberadan yang sudah terpasang sebagai percontohan di setiap provinsi sebanyak 10 titik, dan sampai saat ini sudah ada di 17 Provinsi,” katanya.
Pada 2022-2025 LPP FBDH melalui implementasi dan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah unit PJUTS terpasang sebanyak 503 Paket Hibah sesuai PP 5000 PJUTS secara bertahap. (m.suarakarya.id)