Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak dalam hal ini BPPKAD segera cairkan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana Virus Covid-19 di Kabupaten Fakfak.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Fakfak Marselus Rahamitu kepada wartawan usai penyerahan Hewan Kurban di Masjid Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, Sabtu (17/6/2021) sore.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Fakfak ini mengatakan, ketika mencermati RDP yang digelar Komisi I dan III DPRD Kabupaten Fakfak dengan mitra kerja pemerintah daerah yakni, Dinas Kesehatan, RSUD dan Instansi teknis lainnya, ternyata persoalan penanganan Covid-19 Kabupaten Fakfak terkendala ada pada anggaran.
“Jadi dalam RDP kemarin itu, ternyata Instansi teknis penanganan Covid-19 ini terkendala masalah anggaran, nah, seharusnya masing-masing OPD ini kan ada dana UP (uang persediaan), kalau dana itu habis bikinglah usulan minta kepada pemerintah daerah melalui pak Sekda dan keuangan,”beber Marsel.
“Penjelasan dari pak Sekda dalam RDP kemarin itu, masih ada dana BTT, sebenarnya itu kewenangan ada pada pak Bupati yang bisa mencarikan atau mengeluarkan anggaran itu,”tambah Marsel.
Marsel mengakui sangat prihatin dengan kondisi saat ini, yang setiap hari kasus Positif bertamah dan juga warga yang meninggal dunia akibat Covid-19, seharusnya kata Marsel, Bupati dengan DPRD saling koordiansi terkait bagaimana penanggulangan Covid-19 ini.
“Unsur pemerintah daerah ini ada 22 orang, yakni Bupati dan Wakil Bupati dan 20 orang Anggota DPRD Kabupaten Fakfak, kita-kita ini pengambil kebijakan di daerah ini dan saya minta kita jangan persalahkan OPD teknis, karena mereka sudah bekerja tanpa anggaran, hanya tenaga saja yang bekerja,”jelasnya.
Kasihan, kata Marsel, banyak tenaga medis (Nakes) mengeluh menangani pasien Covid-19. Keluhan mereka sebut Marsel ada pada obat-obatan dan Alat Pelindung Diri (APD).
“Mereka juga merasa kuatir terhadap diri mereka dalam penanganan pasien Covid-19, saat ini sebagian para nakes terpapar corona, kalau semua terpapar, terus siapa yang melayani pasien corona, nah ini yang harus dicermati bijak oleh pemerintah daerah, khususnya pengambil kebijakan yaitu pak bupati,”tegasnya. [PR-01](primarakyat)